by

4 Faktor Mengapa Target Rekam Data e-KTP di Sorong Selatan Belum Tuntas 100 Persen

TEMINABUAN, dprdsorongselatan.net – Walau batas perekaman data e-KTP dinyatakan telah habis waktunya pada 31 Desember 2019 kemarin, pada awal Januari 2019 ini tercatat masih ada sekitar 4,5 juta warga yang belum melakukan perekaman data. Secara nasional, sudah sekitar 97,5 persen perekaman data e-KTP sudah diselesaikan. Demikian dinyatakan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh beberapa waktu lalu jelang akhir tahun 2018. Lalu bagaimana dengan kondisi di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat?

Foto: George Japsenang

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan, George Japsenang menyatakan, sampai dengan akhir Desember 2018, rekam data e-KTP sudah mencapai target sekitar 75 persen. Belum selesainya target maskimal rekam data e-KTP itu karena adanya beberapa faktor yang menjadi kendala seperti pertama masalah data ganda penduduk, kedua kondisi geografis, ketiga berkembangnya isu lokal dan keempat masalah kesadaran dokumen kependudukan.

“Data ganda bisa terjadi karena beberapa sebab. Misalnya satu orang memiliki lebih dari satu KK. Itu muncul karena menikah atau memiliki istri lebih dari satu. Kepala keluarganya (suami) 1 orang saja, tapi namanya diubah sedikit menjadi mirip-mirip dengan nama asli sampai menjadi 3 atau 4 nama lanjutan ketika menikah lagi. Dan ini temuan lapangan yang cukup banyak di wilayah kami,” urai George Japsenang awal Januari 2019 ini kepada dprdsorongselatan.net.

Data ganda juga muncul karena pindah tapi tidak lapor. Ada data di kampung asal dan data di kampung baru tempat dia tinggal sekarang.

Foto: Untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan danm Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan melakukan strategi jemput bola sampai pelosok kampung terjauh dan terpencil/ G. Japsenang

Hal lain munculnya data ganda adalah kematian yang tidak dilaporkan sehingga data sebagai penduduk tetap ada. Dengan demikian, banyak dijumpai di berbagai kampung, bahwa dalam data base masih tercatat, tetapi di lapangan sebenarnya tidak ada orangnya.

Kendala kedua adalah kondisi geografis. Sebagaimana diketahui, kondisi geografis Kabupaten Sorong Selatan tidak semuanya mudah dijangkau. Baik yang berada di wilayah dataran, pegunungan amupun pesisir.

Kendala ketiga adalah berkembangnya isu lokal. Yang dimaksud isu lokal adalah munculnya anggapan bahwa Papua secara keseluruhan akan segera merdeka atau lepas dari Indonesia.

“Isu lokal tentang Papua akan segera merdeka juga cukup berpengaruh pada animo masyarakat untuk mengurus rekam data e-KTP maupun dokumen kependudukan lainnya,” ungkap George Japsenang yang selalu aktif mendampingi para stafnya dalam menyelesaikan rekam data e-KTP dengan system jemput bola di semua pelosok wilayah Sorong Selatan.

Sedangkan kendala ke empat adalah adanya Kelompok Malas Tau/ Kelompok Tidak Peduli dengan fungsi dokumen kependudukan.

“Setidaknya bisa kita hitung ada sekitar 1.000 orang yang tidak peduli dengan urusan rekam data e-KTP maupun dokumen kependudukan lainnya. Hal itu terdapat dalam 15 distrik (kecamatan) di Sorong Selatan. Sebagian besar dari kelompok ini menganggap dokumen kependudukan tidak terlalu penting karena mereka menyatakan berpendapat bahwa hal itu hanya diperlukan untuk orang-orang yang akan jadi PNS, TNI Polri atau pegawai kantoran lainnya,” urai Japsenang.

Walau ada kendala dalam menyelesaikan dokumen kependudukan, George Japsenang mempunyai target agar rekam data e-KTP di wilayahnya dapat segera dituntaskan dengan hasil maksimal. Untuk itulah jajajarannya mempunyai program KAKEKU DOSA (Kami Ke Kampung, Dokumen Selesai) yang intensif dilaksanakan di berbagai tempat dan kesempatan. (TS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed