by

Alexander Duwith: Sikapi Tahun Politik 2019 dengan Sensitivitas dan Netralitas

TEMINABUAN, dprdsorongselatan.net – Menyambut awal tahun 2019 dan masuk hari kerja pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, yang jatuh pada hari Senin (7/1/2019), Sekretariat DPRD Sorong Selatan menggelar rapat koordinasi antara Sekretaris DPRD dengan seluruh staf terkait. Materi rapat koordinasi menyangkut pembahasan rencana kerja 2019 dan bagaimana ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan sekretariat dewan menyikapi tahun politik menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislative pada tahun 2019 ini.

Terkait dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019, saya selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan harus selalu mengingatkan agar seluruh ASN mampu menjaga sikap netral dan memahami sensitivitas di lingkungan DPRD. Kenapa sensitivitas dan netralitas?

Untuk masalah sensitivitas, seluruf staf harus memahami situasi psikologis para anggota dewan yang mulai konsentrasi penuh menghadapi ajang pemilihan legislatif agar mereka dapat terpilih kembali sebagai anggota DPRD. Dengan demikian, semua staf harus paham tentang situasi dan kondisi para anggota DPRD yang selama hampir 5 tahun terakhir dilayaninya.

Foto/Ilustrasi: Sidang APBD 2019 Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat dilakukan di Ruang Sidang yang baru di Komplek Gedung DPRD, Selasa (4/12/2018). Foto: Safin Patiran

Kemudian terkait dengan rencana kegiatan anggota dewan juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian tidak semua rencana kerja yang sudah dipersiapkan harus selesai dilaksanakan sebelum masa bhakti anggota DPRD 2014-2019 itu berakhir.

Misalnya untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas anggota dewan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan agenda sidang. Sedangkan kunjungan kerja dilaksanakan menyesuaikan dengan keperluan lembaga DPRD.

Terkait dengan netralitas ASN, seluruh aparatur harus mengedepankan netralitas. Meski para ASN memiliki hak untuk memilih di pemilihan umum (Pemilu), namun posisinya tetap harus netral tidak berada di salah satu pihak. Baik itu dalam hal calon anggota DPRD maupun dalam hal pasangan capres dan cawapres.

Oleh karena itu, kami benar-benar akan menjaga sikap netral dan tidak mudah terpengaruh atau dipengaruhi dalam hal pilihan politik.

Pada tahun politik ini, harapan kami adalah ASN benar-benar memprosisikan diri sesuai tupoksi dan aturan yang ada serta regulasi yang ada. Sudah diatur di sana bahwa ASN harus netral, tentutanya harus dijaga. Sebab, terkadang ASN juga terpengaruh dengan pimpinannya, makanya pimpinan harus memberi contoh yang benar.

Kami menyadari bahwa di tahun politik ini, salah satu kerawanannya adalah soal netralitas ASN. Kami sadar persis bahwa netralitas ASN sangat penting karena kaitannya dengan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang ASN. Pada dua ketentuan itu disebutkan, bahwa ASN harus netral dalam momentum politik.

Pembekalan terhadap ASN, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD benar-benar kami tekankan pada unsur netralitas. Sebab, sebagaimana kita ketahui bersama, di beberapa tempat, keberpihakan sejumlah kepala daerah kepada salah satu pasang calon di Pilpres 2019 dikhawatirkan akan berdampak pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain berpotensi menyeret ASN dalam ranah politik praktis, hal ini juga mendorong terjadinya praktek politisasi birokrasi.

Foto/Ilustrasi: Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli menandatangani hasil sidang APBD 2019 disaksikan Ketua DPRD, Jevries N Kewetare (tengah), Sekda Sorong Selatan, Dance Flassy (kiri), Wakil Ketua II DPRD, Salomina Salamuk (kanan) dan Sekretaris Dewan, Alexander Duwith, Rabu (5/12/2018). Foto: Safin Patiran

Melalui pembekalan tentang netralitas ASN itulah, kami berharap agar tidak terjadi pemahaman yang salah kaprah dalam menangkap sejumlah peraturan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas dalam Pemilu 2019.

Pada hemat kami, peraturan tersebut bukan perampasan hak seorang ASN sebagai warga negara sebagaimana dikhawatirkan banyak ASN. Sebab, dalam peraturan itu, setiap ASN tetap mendapatkan hak-hak dalam menikmati pesta demokrasi. Peraturan itu, tidaklah melunturkan hak pilih ASN. Hanya saja, netralitas harus tetap dijaga. Artinya, ASN enggak boleh terpengaruh dengan tekanan politis di lingkup kerja mereka, apalagi terlibat dalam politik praktis.

Andai terpaksa menghadiri sebuah kampanye, ASN dilarang mengenakan atribut partai politik mau pun atribut berkaitan dengan tugas hariannya sebagai ASN.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan larangan ASN masuk dalam ranah politik praktis yang diatur dalam Surat Edaran Menpan-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

Surat tersebut telah dikirm kepada para pejabat negara mulai menteri kebinet kerja hingga gubernur, bupati dan walikota untuk dilaksanakan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebut, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (TS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed