by

Batas Wilayah Kabupaten dan Esensi Membangun Masyarakat Perbatasan

Oleh: Alexander Duwith SH, MSi – Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat

TEMINABUAN – Dalam kerangka mendukung pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat atau dalam hal ini kementerian dalam negeri (Kemendagri), untuk menyelesaikan masalah batas wilayah antar kabupaten di Provinsi Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian tapal batas.

Pembentukan Pansus Tapal Batas DPRD Sorong Selatan adalah hal yang sangat penting dilakukan karena Kabupaten Sorong Selatanberbatasan dengan Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Raja Ampat di Laut Seram.

Persoalan batas wilayah kabupaten di Papua Barat pada umumnya, atau yang bertetangga dengan Kabupaten Sorong Selatan khususnya, harus disikapi dengan serius dan bijaksana. Hal ini untuk mengantisipasi konflik sosial serta penegasan terhadap wilayah yang menjadi bagian dari masing-masing kabupaten.

Menyadari tingkat kerumitan dan peliknya penyelesaian batas wilayah, pihak DPRD Sorong Selatan, secara kelembagaan selalu rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam setiap pembahasan maupun pencarian solusi perbatasan dengan kabupaten lainnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa menyelesaikan batas wilayah kabupaten di Papua Barat tidaklah semudah membalik telapak tangan. Selalu ada gejolak dan dinamika yang terkait erat dengan ego regionalitas. Tetapi, adanya gejolak maupun suhu sosial yang agak meningkat panasnya tersebut, hal ini adalah hal yang sangat wajar. Gejolak antar pemerintah kabupaten maupun masyarakat adatnya yang tinggal di masing-masing perbatasan, harus dipahami sebagaisuatu dinamika.

Dinamika itulah yang harus diambil sisi positifnya. Sebab harus diakui bahwa kondisi masyarakat yang tinggal di perbatasan, baik secara nasional maupun regional, faktanya adalah ketertinggalkan dan seperti terpinggirkan.

Dengan adanya dinamika itulah, semua pihak harus membuat prioritas juga untuk membangun wilayah perbatasan yang terkoneksi dan berpotensi untuk mengembangkan ekonomi daerah perbatasan kabupaten.

Ada baiknya masing-masing pemerintah kabupaten menyiapkan strategi dan perencanaan pembangunan. Dalam pandangan saya, setidaknya ada tiga strategi untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Ketiga strategi tersebut yaitu pembangunan konektivitas dalam mendukung pengembangan wilayah, pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman perbatasan.

Melalui pembangunan perbatasan kabupaten itulah akan ada pusat pusat pertumbuhan baru di wilayah pinggiran. Hal ini memerlukan adanya upaya bersama dari instansi terkait dari masing-masing kabupaten.

Jadi, esensi sesungguhnya dari penyelesaian batas wilayah antar kabupaten adalah upaya membangun wilayah pinggiran secara sistematis dan terkoneksi agar masyarakat yang tinggal di perbatasan manapun tidak merasa menjadi bagian yang termajinalkan. (TS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed