by

Dukcapil Sorong Selatan: Triwulan Pertama 2019, Target Rekam Data e-KTP Selesai

TEMINABUAN, dprdsorongselatan.net – Kegiatan perekaman data e-KTP di Kabupaten Sorong Selatan sampai dengan akhir Desember 2018 baru selesai sekitar 75 persen. Ada beberapa kendala mengapa target 100 persen belum terpenuhi. Walau ada kendala, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan dalam triwulan pertama 2019 tetap menargetkan perekaman data e-KTP selesai sehingga data tunggal warga negara terwujud.

“Realitanya, di wilayah kami masih ada penduduk di database yang terdata memiliki KTP-el dan NIK lebih dari satu. Ini kan sisa masa lalu, penduduk kita kan punya banyak KTP lebih dari satu,” ungkap Kepala Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan, George Japsenang, kepada dprdsorongselatan.net, Senin (7/1/2019) siang di Teminabuan.

 

“Beberapa tahun yang lalu kan mudah membuat KTP dimana saja karena belum terkoneksi dalam data center. Punya tiga rumah, punya tiga KTP, punya tiga KK. Sekarang dengan KTP-el tidak bisa. Maka dengan punya KTP-el, data lain otomatis akan dinonaktifkan,” ujar Japsenang.

George Japsenang mengatakan, Dinas Dukcapil akan melakukan jemput bola dengan cara mendatangi distrik, kampung dan rumah-rumah warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP Sorong Selatan.

Japsenang mengatakan, perekaman data e-KTP di Kabupaten Sorong Selatan belum tuntas karena ada sejumlah kendala seperti sulitnya kondisi geografis kabupaten, data ganda, psikologi sosial masyarakat dan apresiasi masyarakat maupun hambatan-hamabtan lainnya.

Foto: Kondisi geografis di Kabupaten Sorong Selatan menjadi tantangan tersendiri dalam menyelesaikan rekam data e-KTP di semua pelosok kabupaten. Mobil dinas Dukcapil bahkan harus terperosok ke kubangan lumpur pada saat jemput bola ke kampung-kampung/ G. Japsenang

Dalam hal kendala geografis misalnya, sulitnya mengakses wilayah geografis di kabupaten yang mekar dari Kabupaten Sorong pada tahun 2003 ini menyebabkan perekaman data e-KTP tidak bisa dilakukan semudah di Pulau Jawa.

“Kondisi geografis sering menyulitkan petugas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Walau ada kesulitan geografis, tapi kami secara aktif melakukan program jemput bola dokumen kependudukan dan hal itu terus-menerus dilakukan,” papar Japsenang.

Kendala lain, anggapan masyarakat Papua yang menilai dokumen kependudukan tidak penting. Alasannya, rata-rata masyarakat Papua bekerja sebagai peramu, petani dan nelayan yang tidak memerlukan dokumen kependudukan dalam pekerjaan mereka.

“Ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa dokumen kependudukan hanya diperlukan bagi mereka yang akan jadi PNS, pegawai perusahaan besar atau untuk menjadi anggota TNI-Polri saja,” ungkap kepala dinas yang pernah menjadi kepala distrik pada tahun 2007 ini.

Meski demikian, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan saat ini mewajibkan warga setempat menggunakan e-KTP dalam sejumlah pembuatan dokumen.

Demi tercapainya program perekaman data kependudukan juga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten membuat program dengan akronim yang mudah diingat masyarakat yaitu: KAKEKU DOSA (KAMI KE KAMPUNG, DOKUMEN SELESAI). (TS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed