by

George Japsenang: Perekaman E-KTP di Sorong Selatan Baru 75 Persen, Apa Kendalanya?

TEMINABUAN, dprdsorongselatan.net – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, George Japsenang mengatakan, perekaman e-KTP di Sorong Selatan baru mencapai 72 persen. Angka ini jauh di bawah  perekaman e-KTP di wilayah Jawa dan sekitarnya yang sudah mencapai lebih dari 95 persen.

“Mengenai perekaman e-KTP, saat ini total sudah mencapai sekitar 75 persen. Belum maksimalnya perekaman e-KTP karena ada beberapa faktor riil yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut jika dibandingkan dengan wilayah di pulau Jawa misalnya,” kata George Japsenang kepada dprdsorongselatan.net di Teminabuan di penghujung tahun 2018 kemarin.

Japsenang mengatakan, minimnya perekaman e-KTP di Kabupaten Sorong Selatan karena adanya sejumlah kendala seperti sulitnya kondisi geografis kabupaten, data ganda, psikologi sosial masyarakat dan apresiasi masyarakat maupun hambatan-hambatan lainnya.

Dalam hal kendala geografis misalnya, sulitnya mengakses wilayah geografis di kabupaten yang mekar dari Kabupaten Sorong pada tahun 2003 ini menyebabkan perekaman data e-KTP tidak bisa dilakukan semudah di Pulau Jawa.

Foto: Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, George Japsenang (paling kanan memegang stofmap) intensif turun ke lapangan jemput bola rekam data e-KTP dan sosialisasi dokumen kependudukan lainnya.

“Kondisi geografis sering menyulitkan petugas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Walau ada kesulitan geografis, tapi secara aktif program jemput bola dokumen kependudukan terus dilakukan,” papar Japsenang.

Kendala lain, anggapan masyarakat Papua yang menilai dokumen kependudukan tidak penting. Alasannya, rata-rata masyarakat Papua bekerja sebagai peramu, petani dan nelayan yang tidak memerlukan dokumen kependudukan dalam pekerjaan mereka.

“Ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa dokumen kependudukan hanya diperlukan bagi mereka yang akan jadi PNS, pegawai perusahaan besar atau untuk menjadi anggota TNI-Polri saja,” ungkap kepala dinas yang pernah menjadi kepala distrik pada tahun 2007 ini.

Meski demikian, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan saat ini mewajibkan warga setempat menggunakan e-KTP dalam sejumlah pembuatan dokumen.

“Agar target pekerjaan terpenuhi, program jemput bola terus kami lakukan. Petugas kami turun dari satu distrik ke distrik lainnya. Dari satu kampung ke kampung lain. Bahkan kami lakukan dari pintu rumah ke pintu rumah lainnya secara intensif agar perekaman data e-KTP selesai dan sesuai target yang diharapkan,” urai Japsenang.

Demi tercapainya program perekaman data kependudukan juga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten membuat program dengan akronim yang mudah diingat masyarakat yaitu: KAKEKU DOSA (KAMI KE KAMPUNG, DOKUMEN SELESAI).

“Ke depan agar terus kami sosialisasikan bahwa BPJS atau pun program lain harus dengan e-KTP. Untuk program-program lain di Sorong Selatan juga dengan KTP elektronik,” tegas Japsenang. (TS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed