by

K Agustinus Momot: Pemberdayaan Harus Meng”orang”kan OAP di Wilayahnya Sendiri

TEMINABUAN, dprdsorongselatan.net – Strategi utama untuk mengejar ketertinggalan pembangunan masyarakat Papua atau biasa dengan Orang Asli Papua (OAP) adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Artinya, hal itu hanya bisa terjadi apabila warga masyarakat asli Papua (Papua dan Papua Barat) ikut berpartisipasi. Dengan demikian, konsep nasional yang lebih mengutamakan konsep sama rasa-sama rata, tidak sepenuhnya dapat diterapkan di wilayah Papua.

Foto: Karubium Agustinus Momot, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

“Pendekatan semacam itu, selain tidak memahami cara-cara alam, juga sangat tidak sesuai dengan pengembangan yang berkesinambungan di Papua. Pembangunan yang diterapkan harus dapat meng “orang” kan orang-orang nya dengan dan di wilayahnya sendiri. Dengan demikian adalahmutlak bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus meng”orang”kan Orang Asli Papua (OAP) di wilayahnya sendiri ,” tegas Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, Karubium Agustinus Momot, kepada dprdsorongselatan.net, akhir pekan kemarin di Teminabuan.

Agustinus Momot menyatakan hal itu terkait dengan kondisi riil kesejahteraan masyarakat Papua sampai dengan awal tahun 2019. Sebagai gambaran, kondisis kemiskinan pedesaan Papua menempati peringkat tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2009, tercatat 46,81 % penduduk pedesaan Papua masuk dalam kategori miskin. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 17,35% pada tahun yang sama (keadilansosial.wordpress.com).

Menurut Agustinus Momot, corak ekonomi masyarakat Papua yang dicirikan dengan konsumsi kolektif dinilai sebagian orang bertentangan dengan kebijakan ekonomi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Akibatnya kemiskinan pedesaan di Papua terbentuk karena kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan struktur sosiologis dan kewilayahan Papua.

“Pemberdayaan tidak sekadar bermakna pemberian dana, membangun kemandirian dan meningkatkan pendapatan. Lebih dari itu, pemberdayaan juga harus diupayakan untuk merekatkan kembali hubungan sosial masyarakat yang sudah lama hilang karena intervensi praktek ekonomi kapitalis,” tegas Agustinus Momot yang lama bekerja sebagai tenaga sosial dalam hal pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pada Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Kaimana.

Foto/Ilustrasi: Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian/perkebunan disesuaikan dengan kearifan dan potensi lokal. Misalnya dalam hal pengembangan perkebunan kopi di beberapa wilayah Papua

Ditegaskannya, pendekatan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat kurang tepat untuk diterapkan.

“ Dalam konteks Papua, kita harus berani menghentikan kata “bersaing” dalam kamus ekonomi kita. Yang perlu kita bangun adalah kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Logika kompetisi dalam ekonomi tidak relevan dengan struktur nilai sosial masyarakat Papua khususnya atau Indonesia pada umumnya yang khas dengan nilai kebersamaan (kooperasi).

Dalam perspektif Agustinus Momot, sebenarnya banyak kearifan lokal di Papua yang bisa diangkat sebagai sumber mata pencaharian penduduk lokal karena ketersediaan sumberdaya alam di darat maupun di lautan yang sangat melimpah.

Lebih jauh Agustinus Momot menjelaskan, pola pikir yang akan diterapkan pada pemberdayaan masyarakat ini adalah pendekatan pada pimpinan kampung atau pimpinan adat di Papua. Dengan penyampaian seperti ini akan mendekatkan secara emosional pemerintahan kepada masyarakat. Lembaga pemerintah juga harus menyiapkan semua perangkat-perangkat/ instrumen-instrumen yang akan mendukung proses pemberdayaan masyarakat terutama di bidang wirausaha berbasis kearifan lokal. (TS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed