by

Membangun Kampung Berbasis Pemanfaatan Peta Geospasial

Oleh: Jevries N Kewetare – Ketua DPRD Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

SESNA, dprdsorongselatan.net – Permasalahan tapal batas, tak hanya terjadi di Provinsi Papua Barat, tetapi hampir terjadi di seluruh Tanah Air. Merujuk pada data Kementerian Dalam Negeri, hingga saat ini, ada ratusan atau sedikitnya 845 sengketa perbatasan daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang ada di Indonesia.

Sengketa perbatasan tersebut membuat terhambatnya pembangunan di sejumlah daerah menghambat pembangunan infrastruktur dan tidak optimalnya potensi daerah tersebut. Ada banyak ragam pendapat terkait bagaimana baiknya menyelesaikan masalah sengketa tapal batas wilayah ini. Dari kalangan Badan Informasi Geospasial (BIG) misalnya. Pimpinan BIG pernah mengatakan bahwa permasalahan tapal batas tersebut dapat diselesaikan dengan pemanfaatan peta geospasial.

Tidak ada yang salah dengan pendapat dari BIG. Tetapi untuk konteks Papua, Papua Barat atau Sorong Selatan khususnya, penyelesaian tapal batas tidak hanya menyangkut masalah pemanfaatan peta geospasial. Sebab masalah tapal batas terakit dengan persoalan adat dan budaya, sejarah, hak ulayat dan nilai-nilai tradisional lainnya.

Kembali pada pokok pemikiran tentang pemanfaatan peta geospasial. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Sekitar dua tahun yang lalu, BIG dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan peta desa yang menjadi acuan dalam pembangunan desa.

Data pada akhir tahun 2016, jumlah desa di Tanah Air sebanyak 74.654. Sementara jumlah kelurahan sebanyak 8.430 kelurahan. Dengan demikian total ada 83.184 desa dan kelurahan di Indonesia.

Banyaknya jumlah desa dan kelurahan di Tanah Air menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan. Basis data yang akurat menjadi syarat mutlak dalam membangun desa dengan segala tantangan, kendala dan hambatannya melalui pengelolaan informasi geospasial.

Peta desa menjadi rujukan dalam rencana pembangunan desa serta mendukung kebijakan percepatan dana desa. Peta desa juga akan membantu upaya inventarisasi aset, sehingga dapat digunakan sebagai modal pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peta desa penting untuk mempercepat pembangunan desa dalam mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yakni membangun dari pinggiran. Batas wilayah sangat diperlukan karena merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi aset dan menginventarisasi aset yang dimiliki.

Dalam UU 6/2014 tentang Desa disebutkan jelas bahwa batas wilayah desa/kampung dinyatakan dalam bentuk peta desa/kampung. Peta desa merupakan data dan informasi geospasial yang akan menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan wilayan perdesaan. Dengan adanya peta desa/kampung, maka aparat desa dapat mengetahui batas wilayah desa, mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi atau aset desa. Melalui peta desa, juga diketahui hal apa saja yang menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan potensi tersebut.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sedang menyusun peta desa yang nantinya akan digunakan sebagai petunjuk untuk pembangunan desa bagi semua pemangku kepentingan. Peta desa tersebut juga nantinya dibutuhkan sejumlah kementerian yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pusat Statistik.

Peta kampung/desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan kawasan pedesaan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, kita harus mengakui bahwa pembangunan kampung/desa selama ini belum berbasis pada peta geospasial. Tetapi masih menggunakan dasar hasil musyawarah rencana pembangunan kampung. Padahal jika pembangunan didasarkan pada data geospasial maka perencanaan tata ruang akan lebih baik lagi.

Sejak adanya dana kampung/desa, pembangunan di kampung-kampung semakin menggeliat. Sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dan sangat disayangkan, pembangunan tidak didasarkan pada data geospasial. Padahal data geospasial ini diperlukan untuk perencanaan.

Oleh karena itu, sebaiknya pembangunan di desa didasarkan pada peta geospasial. Jika peta desa tidak dijadikan sebagai acuan, maka pembangunan akan menjadi tidak terarah serta pencapaian tata ruang secara nasional tidak tercapai. (TS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed