by

Menakar Indikator Kinerja Utama dan  ”Selera” Berdasar Kondisi Riil Daerah

Foto: Alexander Duwith SH, MSI/ Safin Patiran

Oleh: Alexander Duwith SH, MSi Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat

TEMINABUAN, dprdsorongselatan.net – Indikator kinerja dewasa kini menjadi topik perbincangan yang hangat diberbagai level pemerintahan, pusat sampai daerah.  Seiring dengan penilaian kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB terhadap performa kinerja instansi pemerintah, terkait sejauh mana mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya secara efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan publik. Hal ini merupakan suatu kewajaran karena kondisi pelayanan terhadap masyarakat dirasakan masih kurang optimal.

Penilaian kinerja yang dilakukan, mendorong semua instansi pemerintah bekerja keras dalam membenahi internal organisasi masing-masing guna mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang kredibel, akuntabel dan keberhasilannya dapat diukur secara kuantitatif. Hasil dari kinerja tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, indikator kinerja terbagi menjadi tiga, yaitu indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja utama.

Indikator kinerja program merupakan ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/OPD.

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.

Sementara indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas tentang indikator kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi indikator kinerja tertinggi atau bisa dikatakan sebagai tujuan akhir dari capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik dan berjenjang.

IKU (secara definisi) tidak pernah membatasi tujuan dari pergerakan organisasi. Sementara tujuan organisasi merupakan ”selera” yang disandarkan kepada kondisi riil potensi sumber daya alam, tatanan sosial masyarakat, pergerakan ekonomi masyarakat, kondisi budaya setempat, dan kearifan lokal.

Foto/Ilustrasi: Wilayah kota Teminabuan Ibukota kabupaten Sorong Selatan dan sekitarnya dilihat dari udara/ Humas Kab. Sorong Selatan

Oleh karena itu maka penetapan IKU tidak bisa distandarisasi atau dikunci baku secara teknokratik/teoritis karena bagaimanapun IKU (terutama periode 5 tahun) merupakan bagian dari kontrak politik (RPJMD) yang harus dipenuhi sebagai janji kepala daerah kepada masyarakat.

 

Yang terjadi sekarang ini adalah, bahwa beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Sorong Selatan, melakukan revisi terhadap RPJMD dan RENSTRA sebab IKU tidak melaksanakan fungsinya dengan baik karena penetapan tujuan dan sasaran organisasi dianggap terlalu sederhana, belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai illustrasi misalnya, penetapan IKU seorang kepala daerah haruslah memiliki skala makro misalnya “meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor unggulan” dan indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi.

Pada level OPD, kemudian dijabarkan lagi IKU kedalam tiga sektor unggulan tersebut misalnya “meningkatnya pertumbuhan sektor jasa, pariwisata dan industri”  dengan indikator kinerja yaitu kontribusi ketiga sektor tersebut kedalam PDRB.

Pengukuran kinerja dalam bentuk seperti ini merupakan anomali dari logika berfikir dalam pembangunan, karena membangun seperti yang telah diutarakan merupakan “selera” yang tidak bisa di petak-petakkan seperti itu.

Selera adalah rasa empati yang dimiliki seorang pemimpin dalam mengelola daerahnya sesuai dengan kondisi eksisting. Maka bukan sebuah kesalahan jika seorang kepala daerah menetapkan IKU “meningkatnya pertumbuhan sektor jasa, pariwisata dan industri” dan indikatornya adalah kontribusi terhadap PDRB.Pada titik ini justru kemampuan teknokratik diuji sehingga bisa menerjemahkan lebih dalam lagi IKU pada tingkat yang lebih rendah.

Misalnya IKU kepala dinas pariwisata ditetapkan “meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan” indikator kinerjanya jelas yaitu berapa wisman dan wisnus yang berkunjung ke objek-objek wisata, dan untuk menarik kunjungan wisata maka program pengembangan objek wisata, program promosi wisata, program sadar wisata masyarakat (pada level esselon III) perlu dijalankan sehingga terjadi peningkatan pengunjung.

Dinas Pariwisata tentu tidak dapat berdiri sendiri maka OPD lain perlu dilibatkan dan ditetapkan IKU pada satu sektor utama yaitu pariwisata. Maka dinas pendidikan menetapkan IKU dengan “meningkatnya kurikulum muatan lokal terkait kepariwisataan” dengan indikator misalnya berapa siswa/kelompok yang terampil dalam pentas aksi budaya atau meningkatnya lulusan sekolah pariwisata.

Foto: Kali Sembra merupakan obyek wisata air yang dapat dikembangkan secara terpadu dengan obyek wisata lainnya di kab. Sorong Selatan/ Dinas Pariwisata

Dinas Pekerjaan Umum menetapkan IKU “peningkatan infrastruktur ke objek-objek wisata” dengan indikator berapa kilometer target jalan/jembatan yang akan dibangun atau dilakukan rehabilitasi, bahkan BKD yang tidak pernah terbayangkan bersentuhan dengan pariwisata bisa menetapkan IKU “meningkatnya kapasitas/kapabilitas aparatur dalam menunjang sektor pariwisata” dengan indikator kinerja misalnya rekruitmen jumlah tenaga professional kepariwisataan (ASN/PPPK) atau seberapa banyak BKD melaksanakan pembinaan/pelatihan terkait kepariwisataan kepada seluruh aparatur.

Semua IKU yang dilaksanakan oleh OPD itu pada akhirnya berujung kepada IKU kepala daerah yaitu “meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata” melalui peningkatan PDRB sektor kepariwisataan (hotel, restoran, penyerapan tenaga kerja, investasi, kunjungan wisatawan, agen travel, pertumbuhan ekonomi kreatif, dll), demikian seterusnya dapat dilakukan perunutan terhadap dua sektor lainnya yaitu jasa dan industri.

Penentuan IKU kedalam satuan mikro bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan selama masih bisa dilakukan cascading/penalaran deduktif/perunutan indikator kinerja kedalam satuan-satuan yang lebih spesifik. Justru ketika menetapkan IKU pada level yang sangat tinggi dikhawatirkan target kinerja berada pada level yang membahayakan, karena terkait dengan akuntabilitas/pertanggunjawaban kinerja terutama terhadap publik sebagai stakeholder utama, sementara disisi lain kapasitas keuangan daerah dan sumber daya aparatur masih belum memadai untuk mencapai target IKU pada high level.

Hal-hal seperti ini sepatutnya menjadi perhatian kita bersama agar tidak terjadi blunder ketika menetapkan indikator kinerja yang akan menjadi bumerang bagi kinerja organisasi. (TS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed