by

Nama Daerah/Kota di di Indonesia Yang Pernah Berubah dari Masa ke Masa

TEMINABUAN, dprdsorongselatan.net – Nama daerah/kota utama biasanya terkait sejarah terbentuknya kota tersebut, bisa juga karena penguasaan kota secara politik dikuasai kelompok pemberi nama.

Foto/Ilustrasi: Kota Jakarta pada tahun 2018

Sunda Kelapa direbut Fatahillah dari Portugis, namanya diganti jadi Jayakarta, kota yang jaya. Lalu ketika Belanda berkuasa diberi nama Batavia sampai 1942 dan ketika Jepang mengalahkan Belanda diganti lagi menjadi Jakarta sampai saat ini.

Hollandia ibukota Papua diganti menjadi Sukarnapura pada saat Irian Barat kembali ke pangkuan RI tahun 1963. Lalu ketika Sukarno jatuh, pak Harto mengganti nama kota itu menjadi Jayapura, alasannya nama kota terlalu berbau kultus individu. Semoga tetap Jayapura, kota yang jaya, tidak balik lagi jadi Hollandia.

Foto/Ilustrasi: Salah satu sudut Kota Makassar

Makassar pernah ganti nama jadi Ujung Pandang pada 1971, lalu kembali lagi menjadi Makassar. Alasan diganti Ujung Pandang konon karena kota tersebut warganya multi suku bangsa, bukan hanya suku Makassar. Setelah reformasi, tahun 1999 nama Makassar kembali diberlakukan. Mungkin sudah kadung dikenal dunia dan yang penting bukan diberikan oleh Belanda. Lha tim sepakbolanya pernah disebut PSM Ujung Pandang, nama PSM pun sudah terlanjur melegenda di dunia sepakbola Indonesia.

Bertahun-tahun kota Bogor disebut Buitenzorg oleh Belanda. Zaman Indonesia merdeka ya disebut Bogor saja. Walaupun kadang-kadang terpikir bagus juga ya nama Buitenzorg.

Sebuah pulau Melayu di ujung Semenanjung Malaka disebut pulau Tumasik, lalu oleh penguasa Inggris disebut Singapura atau Singapore menurut ucapan londo Inggris. Ketika Jepang berkuasa nama kota tersebut diganti jadi Shonanto. Akhirnya balik lagi jadi Singapura atau Singapore setelah Jepang kalah perang tahun 1945. Terlihat sekali penguasa politik berwenang memberikan nama pulau kota tersebut sesuai kehendaknya.

Foto/Ilustrasi: kantor Gubernur Aceh

Di ujung barat Indonesia, ibukota provinsi Aceh bernama Kutaraja, pada peta terbitan zaman Republik Indonesia sebelum 1963. Ternyata Kutaraja itu nama yang diberikan Belanda setelah mereka merebut Banda Aceh Darussalam ibukota Kesultanan Aceh pada tahun 1874.

Nama kota Banda Aceh dihidupkan kembali berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Sejak saat itu nama Kutaraja yang ditetapkan oleh Belanda sejak 1874 resmi dikubur, kembali nama Banda Aceh diberlakukan kembali hingga saat ini.

Ada banyak “kota baru” yang dibangun developer di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Secara fisik memang cukup layak disebut kota, namun belum tentu disetujui jadi nama kota secara administratif.

Tahun 1950an dibangun Kebayoran Baru, sebuah kota satelit di selatan Jakarta. Setelah lebih dari setengah abad wilayah tersebut jadi inti Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukan Kota Kebayoran Baru. Sebuah contoh lagi Bumi Serpong Damai (BSD) dibangun tahun 1980an, sekarang menjadi inti Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang modern, secara administratif yang ada kota Tangsel, bukan kota BSD.

Kota Baru Parahyangan, Kelapa Gading Permai, Bumi Serpong Damai dan Sentul City ditambah Meikarta adalah sejumlah “kota baru” dan calon “kota baru” yang sudah memasyarakat. Apakah pemberian nama itu harus sepersetujuan Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah Kota/Kabupaten dan Provinsi?.

Seharusnya iya, karena menyangkut izin, RTRW, sejarah dan kekhasan budaya setempat. Apalagi bila real estate tersebut sangat luas seperti Meikarta, warga masyarakat Bekasi dan Jawa Barat diwakili Pemda Kabupaten Bekasi dan Pemda Provinsi Jawa Barat mestinya punya hak mengatur nama tempat di wilayahnya. Sekian ribu hektar lahan dibeli pengusaha untuk dijadikan kota, pemberian nama kota tersebut seharusnya bukan hak pengusaha.

Mungkin masih ingat ketika nama-nama real estate berbahasa Inggris harus diindonesiakan, misalnya Green Garden menjadi Gren-gaden. Perubahan nama Kutaraja kembali jadi Banda Aceh berdasarkan SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Bahkan perubahan nama Jalan Rumah Sakit II di Bogor menjadi Jalan Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasution atas persetujuan resmi Walikota Bogor.

Pemerintah (Daerah) berwenang mengganti nama perumahan atau real estat jika perlu, tentu dikaitkan dengan kekhasan daerah, sejarah, budaya nasional dan keutuhan NKRI. (TS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed