by

Wacana Perubahan Nama Kabupaten Sorong Selatan, Ada Mekanismenya

TEMINABUAN, dprdsorongselatan.net – Perubahan nama sebuah kabupaten yang telah diresmikan sebagai daerah otonom baru sesuai undang-undang pemekaran seperti Kabupaten Sorong Selatan tidaklah bisa dilakukan mendadak. Tidak semudah membalik telapak tangan. Perubahan nama kabupaten ada mekanisme dan tahapan-tahapannya.

“Jadi kalau akan melakukan perubahan nama Kabupaten Sorong Selatan menjadi Kabupaten Teminabuan atau Kabupaten Trikora, maka proses pentahapannya juga harus dibicarakan dengan semua pemangku kepentingan di Sorong Selatan. Melibatkan DPRD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, sejarawan local, pemerintah daerah dan semua pihak terkait di Sorong Selatan,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Sorong Selatan, Marthen Saflesa, kepada dprdsorongselatan.net, Senin (17/12/2018) di Teminabuan.

Marthen Saflesa, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat

Sebagaimana diketahui, pembentukan Kabupaten Sorong Selatan tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pemekaran wilayah kabupaten dan lepas dari Kabupaten Sorong selaku kabupaten induk. Maka kalau mau dilakukan perubahan nomenklatur nama kabupaten, hal itu harus diusulkan baru dilakukan revisi terkait UU pemekaran Kabupaten Sorong Selatan agar bisa diganti namanya.

Menurut Marthen, pemekaran sebuah wilayah menjadi DOB itu berdasarkan UU bukan peraturan daerah (Perda).

“Kalau saat perayaan hari jadi kabupaten, lalu banyak pihak menyatakan nama kabupaten diganti, itu mungkin hanya sekedar wacana dalam rangka proses untuk perubahan ke depan. Tetapi selanjutnya ada mekanisme yang harus dilalui dan diselesaikan dulu agar mengikat,” ujarnya.

Sebab ketika terjadi pergantian nama, maka UU juga perlu dilakukan perubahan karena nama kabupatennya ada dalam UU pemekaran wilayah kabupaten.

Jadi perlu ada pembahasan bersama antar pemangku kepentingan di Kabupaten Sorong Selatan. Nantinya proses kesepakatan seperti apa baru diusulkan untuk merevisi UU pemekaran terkait pergantian nama, kemudian harus ada alasan-alasan konkrit dan mendasar untuk dijadikan pergantian nama kabupatennya. (TS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed